Blitar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mengumumkan pengembalian dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp3 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran sesuai instruksi Pemerintah Pusat. Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, menyatakan bahwa pengembalian dana ini merupakan hasil pengelolaan anggaran yang optimal selama penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Dana yang dikembalikan ini merupakan hasil efisiensi selama proses penyelenggaraan Pilkada 2024. Kami telah melakukan penghitungan anggaran secara cermat, termasuk dalam tahapan akhir pascapemilu,” ujar Rangga pada Kamis (27/2/2025).
Pengelolaan Anggaran yang Efektif
Menurut Rangga, setelah penetapan pasangan calon (paslon) terpilih, KPU masih memiliki tahapan pascapemilu yang berlangsung selama tiga bulan. Dalam periode tersebut, KPU melakukan perhitungan ulang terhadap penggunaan anggaran dan menemukan adanya sisa dana sebesar Rp3 miliar yang kemudian diputuskan untuk dikembalikan kepada Pemkot Blitar.
“Kami sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan pemilu. Dari hasil perhitungan, ada dana sisa sekitar Rp3 miliar yang bisa dikembalikan kepada Pemkot Blitar,” jelasnya.
Langkah ini mencerminkan komitmen KPU Kota Blitar dalam memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan efisien tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu. Efisiensi anggaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Total Hibah Pilkada 2024 Sebesar Rp19 Miliar
Sebagai informasi, KPU Kota Blitar sebelumnya menerima dana hibah sebesar Rp19 miliar dari Pemkot Blitar untuk menyelenggarakan Pilkada 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis dan administratif, termasuk logistik pemilu, honor petugas penyelenggara, serta sosialisasi kepada masyarakat.
Meskipun mengelola dana yang cukup besar, KPU Kota Blitar berhasil menjalankan pemilu secara efektif tanpa menghabiskan seluruh anggaran yang dialokasikan. Hasil efisiensi ini menjadi bukti bahwa perencanaan yang matang dapat membantu dalam penggunaan dana secara optimal.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Rangga menegaskan bahwa KPU Kota Blitar berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal penggunaan dana hibah. Seluruh proses pertanggungjawaban keuangan akan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pelaporan kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pemilu dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Pengembalian sisa anggaran ini juga menunjukkan bahwa KPU Kota Blitar bekerja dengan transparan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik,” tegas Rangga.
Dampak Positif bagi Keuangan Daerah
Dengan dikembalikannya dana sisa Pilkada 2024, Pemkot Blitar memiliki peluang untuk mengalokasikan kembali anggaran tersebut untuk program-program pembangunan lainnya. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau kebutuhan masyarakat lainnya yang mendesak.
Selain itu, langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga pemerintahan lainnya dalam mengelola anggaran secara efektif. Efisiensi anggaran merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Pemerintah daerah pun menyambut baik pengembalian dana ini. Dengan adanya penghematan dari KPU Kota Blitar, Pemkot Blitar dapat lebih fleksibel dalam menyusun anggaran untuk tahun berikutnya tanpa harus menambah beban keuangan daerah.
Penyelenggaraan Pemilu yang Sukses
Pilkada 2024 di Kota Blitar berlangsung dengan lancar, tanpa kendala berarti yang menghambat jalannya proses demokrasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antara KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Ke depan, KPU Kota Blitar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, baik dari segi teknis maupun transparansi keuangan. Dengan adanya pengelolaan anggaran yang lebih efisien, diharapkan setiap pemilu berikutnya dapat berjalan dengan lebih optimal dan akuntabel.
Kesimpulan
Pengembalian dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp3 miliar oleh KPU Kota Blitar kepada Pemkot Blitar mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan. Dengan efisiensi anggaran ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan kembali dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Langkah ini juga menjadi bukti bahwa perencanaan keuangan yang matang dalam penyelenggaraan pemilu dapat memberikan manfaat lebih bagi daerah dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan KPU Kota Blitar dalam menjalankan Pilkada 2024 tanpa menghabiskan seluruh anggaran yang dialokasikan menunjukkan profesionalisme dalam tata kelola keuangan. Diharapkan, efisiensi semacam ini dapat menjadi standar dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu berikutnya di Indonesia.
