Blitar – Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengungkapkan lonjakan signifikan penghuni lapas di Kota Blitar baru-baru ini. Peningkatan terjadi di Lapas Kelas IIB untuk dewasa dan LPKA Blitar untuk anak-anak. Menurut Rangga, lonjakan ini terkait implementasi program Asta Cita oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menekan angka kriminalitas.
“Penambahan jumlah penghuni lapas menjadi perhatian kami, terutama terkait kecukupan surat suara di TPS Lokasi Khusus (Loksus) untuk Lapas IIB, LPKA, dan tahanan Polres Blitar Kota,” ujar Rangga dalam keterangan persnya, Senin (18/11/2024). Ia menambahkan, intensitas penindakan hukum yang tinggi menyebabkan rata-rata 10 tahanan baru masuk ke Polres Blitar Kota setiap hari.
Lonjakan Pemilih di Lapas dan Tantangan yang Muncul
Rangga menjelaskan bahwa pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 pada 20 September lalu, jumlah pemilih di LPKA tercatat sebanyak 76 orang. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, angka tersebut meningkat menjadi lebih dari 100 orang. Fenomena serupa terjadi di Lapas Kelas IIB Blitar, di mana jumlah pemilih yang sebelumnya tercatat sebanyak 471 kini bertambah menjadi lebih dari 500.
“Kami sudah menyampaikan hal ini dalam diskusi bersama KPU dari berbagai daerah di Jawa Timur, karena masalah ini juga dialami secara nasional,” terang Rangga.
Kebutuhan Surat Suara Tambahan di TPS Lokasi Khusus
Selain lapas, lonjakan tahanan di Polres Blitar Kota juga menjadi perhatian khusus. Anggota KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ninik Solikhah, mencatat jumlah tahanan Polres meningkat dari 33 orang pada akhir September menjadi sekitar 50 orang saat ini. “Meskipun ada tahanan yang dipindah ke lapas, jumlahnya tetap bertambah,” kata Ninik.
Ia menyampaikan bahwa kebutuhan surat suara di tahanan Polres dipenuhi melalui surat suara cadangan dari tiga TPS. Namun, kapasitas cadangan hanya 2,5 persen dari DPT per TPS, sehingga tidak mencukupi jika jumlah pemilih bertambah. “Kemungkinan besar, kita membutuhkan dukungan dari empat hingga lima TPS untuk memenuhi kebutuhan ini,” ujarnya.
Masalah serupa juga muncul di TPS Lokasi Khusus yang berada di Lapas Kelas IIB dan LPKA Blitar. Dengan meningkatnya jumlah penghuni, pasokan surat suara cadangan dari TPS sekitar diperkirakan tidak mencukupi. “Kami sedang memetakan TPS mana saja yang bisa menjadi tambahan pasokan untuk TPS Lokasi Khusus,” jelas Ninik.
Penyesuaian Melalui DPTb dan DPK
KPU Kota Blitar akan memperbarui daftar pemilih melalui DPTb, yang ditetapkan pada 21 November 2024. Sebagian besar penghuni lapas dalam DPTb memiliki hak pilih untuk Pilkada Jawa Timur karena mayoritas berasal dari luar Kota Blitar.
“Di Lapas IIB, hanya ada belasan penghuni yang memiliki hak pilih untuk Pilwali Kota Blitar. Sisanya adalah warga Kabupaten Blitar atau daerah lain di Jawa Timur,” kata Ninik. Sementara itu, di LPKA Blitar, tidak ada satupun penghuni yang memiliki hak pilih untuk Pilwali, karena mereka berasal dari luar wilayah.
Kesiapan KPU Kota Blitar Menghadapi Pilkada Serentak
Kota Blitar memiliki satu lapas dewasa, satu lapas anak, dan satu kantor kepolisian resor. LPKA Blitar sendiri merupakan lembaga pembinaan khusus anak untuk wilayah Jawa Timur. Berdasarkan penetapan DPT pada September 2024, jumlah pemilih di Kota Blitar tercatat sebanyak 120.181 orang.
Meskipun demikian, angka ini masih dapat berubah seiring dengan pembaruan daftar pemilih melalui DPTb maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK). KPU Kota Blitar terus berupaya memastikan semua pemilih, termasuk penghuni lapas dan tahanan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan optimal.
