Blitar – Masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dimulai pada 24 hingga 26 November menjadi periode yang krusial dalam menjaga ketertiban pemilu. Selama masa ini, seluruh aktivitas kampanye harus dihentikan, dan semua alat peraga kampanye (APK) harus diturunkan. Komisioner Bawaslu Kota Blitar Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, M. Nur Aziz, mengingatkan bahwa masa tenang adalah waktu yang sangat penting untuk memastikan Pilkada berlangsung tanpa gangguan dari kampanye ilegal. Masa ini memberi kesempatan kepada para pemilih untuk merenung dan menentukan pilihannya tanpa gangguan luar.
Bawaslu Kota Blitar, bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), akan fokus melakukan pengawasan selama masa tenang. Pemantauan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengawasi titik-titik yang rawan seperti posko relawan dan lokasi keramaian lainnya. Aziz menjelaskan bahwa patroli ini bertujuan untuk mencegah praktik politik uang yang kerap terjadi menjelang hari pemungutan suara. Patroli gabungan ini diharapkan dapat menekan praktik-praktik yang merusak proses demokrasi, terutama politik uang.
Politik Uang di Masa Tenang: Tantangan Berat
Masa tenang sering kali menjadi saat yang rawan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktik politik uang, yang masih menjadi masalah klasik dalam pemilu, sering muncul pada periode ini. Masyarakat bisa saja menerima amplop berisi uang dengan tujuan membeli suara mereka. Aziz menegaskan bahwa meskipun Bawaslu memiliki tugas pengawasan, tanpa adanya informasi dan bukti dari masyarakat, pengawasan terhadap praktik ini menjadi sangat sulit.
Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan
Bawaslu Kota Blitar mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi praktik politik uang. Bawaslu membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Warga yang menemukan pelanggaran dapat melapor langsung ke posko tersebut dengan menyertakan bukti yang kuat. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelapor, Bawaslu menjamin kerahasiaan identitas mereka.
Meskipun upaya pengawasan semakin diperketat, praktik politik uang di Indonesia telah menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan. Banyak praktik ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sangat sulit terdeteksi. Para politisi yang mengandalkan politik uang sering kali merasa “membayar” suara rakyat dan tidak bertanggung jawab setelah terpilih. Ini sangat merugikan kualitas demokrasi, karena calon yang terpilih melalui politik uang cenderung kurang memperhatikan pembangunan daerah.
Pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk memerangi praktik politik uang. Masyarakat harus menyadari bahwa suara mereka adalah hak yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka harus memilih calon pemimpin berdasarkan visi-misi yang jelas dan kemampuan untuk membawa perubahan positif bagi daerah. Hanya dengan memilih secara bijak, masyarakat dapat memastikan masa depan yang lebih baik bagi daerah mereka.
Kolaborasi untuk Pilkada yang Adil dan Demokratis
Bawaslu Kota Blitar mengimbau seluruh warga untuk lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024. Pengawasan yang dilakukan bersama antara pengawas pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat akan memastikan Pilkada berlangsung dengan adil, jujur, dan tanpa gangguan. Keberhasilan Pilkada yang demokratis dan berkualitas hanya dapat terwujud dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak yang terlibat.
Demi menghasilkan pemimpin yang berkualitas, masyarakat diminta untuk memilih dengan hati nurani dan bukan karena iming-iming uang. Kesadaran ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas Pilkada dan memperkuat demokrasi. Pemerintah dan lembaga pengawas seperti Bawaslu akan terus berupaya agar Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar berjalan dengan sukses dan aman. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat yang maksimal, Pilkada 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Blitar.
