Mohammad Trijanto, seorang pegiat anti-korupsi di Blitar, mengkritisi rekam jejak Calon Bupati Blitar nomor urut 1, Rijanto, yang sebelumnya memimpin Kabupaten Blitar pada periode 2016-2020. Trijanto menyoroti kinerja Rijanto selama menjabat dan mempertanyakan kontribusinya terhadap demokrasi di daerah tersebut.
“Apa prestasinya dalam konteks demokrasi? Apakah prestasinya memenjarakan saya sebagai aktivis anti-korupsi?” ujar Trijanto, Jumat (15/11/2024).
Pernyataan tersebut tidak muncul begitu saja. Trijanto mengungkap ada sejarah yang membuat dirinya mempertanyakan kepemimpinan Rijanto, khususnya terkait insiden yang terjadi pada 2018.
Kasus Surat Palsu KPK
Pada 2018, Trijanto dilaporkan ke polisi oleh Rijanto atas dugaan pencemaran nama baik. Tuduhan itu muncul setelah Trijanto mengunggah foto surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Rijanto di media sosial Facebook. Namun, KPK kemudian menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan tidak pernah diterbitkan.
Merasa nama baiknya dicemarkan, Rijanto melaporkan Trijanto ke kepolisian. Trijanto kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik. Setelah menjalani masa tahanan, Trijanto terus mendesak pihak berwenang untuk mengungkap aktor di balik pembuatan surat palsu tersebut.
“Saya sebagai aktivis anti-korupsi ingin membongkar dalang di balik surat palsu itu. Namun, saya malah dikriminalisasi dan dilaporkan oleh bupati saat itu. Demokrasi di masa itu sangat memprihatinkan,” tegas Trijanto.
Harapan untuk Pemilihan Bupati Blitar 2024
Berdasarkan pengalamannya, Trijanto berharap masyarakat lebih bijak dalam memilih pemimpin pada Pilbup Blitar 2024. Meski begitu, ia menegaskan tidak berniat mengajak masyarakat untuk tidak memilih Rijanto.
“Setiap orang bisa berubah dan memperbaiki kesalahan. Tapi, kita harus berhati-hati dan mempertimbangkan rekam jejak setiap calon,” jelasnya.
Trijanto menekankan pentingnya demokrasi yang sehat dan transparan, serta berharap agar kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali. Ia mengajak masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi Blitar.
