Blitar – Bawaslu Kabupaten Blitar mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024. Partisipasi pengawasan dari berbagai kelompok diharapkan dapat mencegah pelanggaran, khususnya praktik politik uang.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Jaka Wandira, menjelaskan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), penyandang disabilitas, aktivis lingkungan, dan petani. “Kami mendorong mereka untuk melakukan pengawasan aktif. Banyak dari mereka sebenarnya sudah mulai mengawasi pelaksanaan pemilu di komunitas masing-masing,” ungkap Jaka, Kamis (14/11/2024).
Contohnya, kelompok petani di kawasan lereng Gunung Kelud, Gunung Kawi, dan Blitar Selatan cenderung sulit terpengaruh politik uang, karena mereka biasanya sudah sepakat memilih calon yang mereka anggap sesuai dengan kepentingan organisasi mereka.
Untuk itu, Bawaslu terus memperluas kegiatan pengawasan partisipatif. Menurut Jaka, pelanggaran yang ditemukan sering kali lebih banyak melalui temuan dibandingkan laporan langsung dari masyarakat. “Memang ada laporan, tetapi kebanyakan datang dari tim paslon. Jika masyarakat lebih banyak melapor, itu menunjukkan mereka aktif mengawasi jalannya Pilkada,” tambahnya.
Jaka juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran Pilkada, terutama praktik politik uang. “Kami mendorong agar masyarakat tidak ragu untuk melaporkan ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran. Kesadaran melapor terkait politik uang masih rendah, padahal sulit mendapatkan bukti terkait hal itu,” pungkasnya.
