Malang – Kasus bunuh diri yang semakin marak belakangan ini sering kali terkait dengan meningkatnya angka gangguan jiwa. Di Kabupaten Malang, data menunjukkan bahwa sepanjang tahun ini (Januari hingga September 2024), jumlah individu yang mengidap gangguan jiwa mencapai 8.231 orang. Penderita skizofrenia mendominasi dengan angka 5.152, diikuti oleh gangguan kecemasan dan depresi yang mencapai 2.197 orang. Yang mengkhawatirkan, terdapat 882 anak di bawah 18 tahun yang berisiko menderita gangguan kecemasan.
Meskipun angka tersebut mengkhawatirkan, banyak pengidap gangguan jiwa yang belum menerima layanan kesehatan yang memadai. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Tri Awignami Astoeti, mengungkapkan bahwa dari jumlah pasien skizofrenia, hanya 4.098 orang atau 78,8 persen yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Dia optimistis bisa mencapai 100 persen dalam waktu tiga bulan ke depan.
Dinkes sedang melakukan penelitian untuk menilai risiko kecemasan pada anak dengan melakukan skrining menggunakan metode Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ). Dari 7.602 anak yang disaring, petugas menemukan bahwa 882 di antaranya berisiko menderita gangguan kecemasan.
Fenomena Kecemasan pada Anak
Tri Awignami menyoroti peningkatan fenomena kecemasan di kalangan anak-anak, yang sebagian besar disebabkan oleh pengaruh gadget dan pola asuh yang tidak memadai. Ia juga menganggap lingkungan dan interaksi dengan teman sebaya sebagai faktor penting penyebab gangguan ini. Penanganan yang tepat, seperti penyuluhan dan konseling oleh tenaga kesehatan terlatih, menjadi krusial untuk menangani gejala kecemasan ini. Keterlambatan dalam penanganan dapat menyebabkan masalah yang lebih serius, termasuk depresi dan upaya bunuh diri.
Upaya Pemkab Malang
Untuk menekan angka kasus, Pemkab Malang telah melaksanakan beberapa program, termasuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi pasien skizofrenia dan orang dengan gangguan jiwa lainnya di puskesmas. Mereka juga melakukan rehabilitasi untuk pasien di posyandu jiwa tingkat desa dengan melibatkan lintas sektor. Peningkatan kapasitas tenaga medis, termasuk dokter dan perawat jiwa, juga menjadi fokus utama.
Dinkes mencegah gangguan jiwa pada anak melalui program promosi kesehatan di sekolah-sekolah. Selain itu, mereka juga melakukan deteksi dini dengan menggunakan instrumen SDQ sebagai bagian dari program Kementerian Kesehatan RI.
Situasi di Kota Malang
Sementara itu, di Kota Malang, jumlah penderita gangguan jiwa yang terdata tahun ini mencapai 1.133 orang, menurun dari 1.998 orang tahun lalu. Namun, jenis gangguan jiwa yang tergolong berat, seperti psikotik akut dan skizofrenia, tetap signifikan dengan masing-masing 664 dan 219 orang. Sebanyak 16 puskesmas di Kota Malang secara rutin melakukan skrining terhadap kesehatan jiwa masyarakat, dengan 31.506 orang telah discreening pada tahun ini.
Kepala Dinkes Kota Malang, dr. Husnul Muarif, menjelaskan bahwa petugas melakukan skrining dengan berbagai metode untuk anak-anak dan orang dewasa. Jika ada individu yang terdeteksi positif mengalami masalah kesehatan jiwa, Dinkes akan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan, termasuk merujuk mereka ke fasilitas kesehatan jika diperlukan.
Peningkatan Kasus di Kota Batu
Di Kota Batu, kasus gangguan kesehatan jiwa juga menunjukkan peningkatan. Tahun ini terdata 845 orang, naik dari 468 kasus tahun lalu. Kepala Dinkes Kota Batu, dr. Susana Indahwati, menjelaskan bahwa peningkatan kasus ini terjadi pada usia produktif. Gangguan jiwa yang tercatat meliputi ODGJ, skizofrenia, psikotik, serta gangguan cemas dan depresi.
Remaja menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak, dengan masalah kesehatan jiwa yang bervariasi dari masalah keluarga hingga pergaulan. Pendampingan konselor dianggap sebagai langkah efektif untuk menangani kondisi ini, sehingga individu bisa mendapatkan diagnosis yang tepat dan proses penyembuhan yang lebih baik.
Kondisi kesehatan jiwa di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Upaya peningkatan layanan kesehatan, penyuluhan, dan pendampingan menjadi langkah penting untuk menanggulangi angka gangguan jiwa dan mencegah bunuh diri. Keterlibatan keluarga dan lingkungan juga sangat penting dalam proses penyembuhan dan dukungan bagi individu yang membutuhkan.
