Tulungagung, Jawa Timur – Skandal penggeseran suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 kembali mengguncang masyarakat. Seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bernama M Hasan Maskur terbukti terlibat dalam praktik tak terhormat ini. Hasan mengakui telah memindahkan 187 suara partai ke seorang calon legislatif (caleg) dengan imbalan uang tunai senilai Rp 100.000 per suara.
Keputusan pemecatan Hasan diambil setelah majelis kode etik KPU Tulungagung memutuskan sidang kasus ini. Sebelumnya, Hasan menjabat sebagai Divisi Teknis PPK Boyolangu.
Dalam pengakuannya, Hasan menjelaskan bahwa kesepakatan untuk menggeser suara itu berawal saat dia bertemu dengan oknum Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang menggunakan inisial BE dan BA. Pertemuan itu terjadi di sebuah angkringan di wilayah Boyolangu.
“BE dan BA memintanya untuk mengalihkan suara PDI-P ke salah satu caleg berinisial WT. Saya tidak mengenal caleg tersebut, BE dan BA berperan sebagai perantara,” ujar Hasan.
Alasan yang diutarakan Hasan untuk menyetujui penawaran tersebut adalah karena dia mengaku membutuhkan uang untuk membayar utang bank.
Namun, perbuatannya itu tidak luput dari pengawasan internal KPU Tulungagung yang melakukan pemeriksaan manual pada tanggal 17-24 Februari sebelumnya.
“Keputusan sidang etik ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan internal yang dilakukan saat penghitungan manual KPU Tulungagung,” ungkap Ketua Majelis Hakim Kode Etik Agus Safei.
Skandal ini menimbulkan kehebohan di masyarakat, menyentuh pada kepercayaan dalam proses demokrasi. Tindakan Hasan sebagai anggota PPK memicu pertanyaan tentang transparansi dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu. Masyarakat menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menjamin integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi ke depan.
